[Press Release] Diskusi Tangkis (Tanggap Isu)

Tim Tanggap Isu Pusat Koordinasi Nasional Forum Silaturahmi Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (PUSKORNAS FORSI HIMMPAS) se-Indonesia mengadakan diskusi perdana pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan tema “Dibalik legalisasi miras, mengapa ia dimunculkan kemudian dihapuskan?”. Diskusi nasional ini dimulai sejak pukul 20.00 wib secara online melalui aplikasi zoom meeting, yang di moderatori oleh Mar’atul Fitria, S.H., M.H., dan Rangga Kusumo, S.IP secara bergantian. Pembahasan terkait isu ‘alkohol/miras’ ini dilihat dari berbagai persektif disiplin ilmu yakni dari perspektif ilmu hukum, kesehatan, psikologi, dan ekonomi. S

Diskusi pertama dimulai dengan pemaparan oleh Dona Jonaidi, S.H., M.H dilihat dari persepktif hukum.

Selanjutnya, pemaparan diskusi kedua yakni mengenai “alkohol/miras, fakta tentang bahaya & potensi manfaatnya dilihat dari perspektif ilmu kedokteran” oleh dr. Muh. Idham Rahman. Faktanya, penyalahgunaan alkohol menjadi faktor penyebab lebih dari 200 penyakit dan cidera yang mana ini akan menjadi beban negara untuk mengobati sakit karena alkohol. Meskipun terdapat bukti bahwa konsumsi ringan alkohol bisa memberikan manfaat untuk kesehatan seperti meningkatkan serotonin dalam tubuh, sehingga seseorang bisa merasa rileks dan bahagia, akan tetapi sebaliknya, jika serotonin dalam tubuh berlebih, maka akan mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Meskipun terdapat bukti bahwa konsumsi ringan alkohol bisa memberikan manfaat untuk kesehatan, namun banyak peneliti yang berkeyakinan bahwa sekecil apapun bahaya alkohol, nilainya lebih besar daripada manfaatnya.

Kemudian selanjutnya pemaparan oleh Rafa Karimah, S.Psi. dilihat dari persepktif psikologi.

Dan terakhir pemaparan oleh Suhail, S.E., M.Si dilihat dari perspektif ekonomi.

Setelah mencermati analisis minuman keras atau minuman beralkohol dari berbagai sisi, baik hukum, kesehatan, kejiwaan, maupun ekonomi, FORSI HIMMPAS INDONESIA memberikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut.

  1. Pencabutan lampiran Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang investasi miras oleh Presiden Joko Widodo adalah satu langkah yang perlu diapresiasi karena pemerintah telah bersedia mendengar masukan dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya MUI, PBNU, Muhammadiyah dan elemen lainnya. Namun demikian, pencabutan lampiran Perpres tersebut juga menunjukkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terkesan gegabah, cacat secara substansi, berpotensi menyalahi komitmen dan semangat revolusi mental yang diganungkan selama ini, sehingga menuai penolakan dari berbagai elemen. Ke depan, dalam setiap peraturan yang dibuat pemerintah, sudah seharusnya memperhatikan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
  2. Mendesak pemerintah segera untuk menerbitkan aturan/dokumen tertulis sebagai syarat sah pembatalan lampiran Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang investasi miras. Sebab keterangan lisan dari Presiden Jokowi tidak serta merta secara sah membatalkan, harus melalui penerbitan peraturan pengganti yang setara, atau perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi;
  3. Mendorong pemerintah maupun DPR RI untuk menghadirkan UU yang spesifik dan tegas untuk mengatur peredaran dan pelarangan minuman beralkohol secara lebih ketat dan berkedudukan sebagai payung hukum yang lebih kuat. Diantaranya, kami mendorong agar DPR RI lebih serius membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol yang telah masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021; dan
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia agar bersama-sama melakukan edukasi dan pencegahan kepada sesama tentang bahaya minuman beralkohol. Memang minuman beralkohol memiliki sisi baik, namun itu sangat sedikit, lebih banyak potensi keburukannya, baik dari sisi kesehatan maupun kejiwaan, maupun sisi lainnya. Mari bersama-sama kita selamatkan generasi, kita jaga agar nilai-nilai moralitas tetap hadir dan kokoh di tengah-tengah masyarakat.
Berbagi Informasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *